GDP atau PDB (pengertian)

Produk domestik bruto

Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. 

Definisi

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil <--(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)--> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

 

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

sumber : www.id.wikipedia.org

 

 

 

 

 

Mei 2016 terjadi inflasi 0,24 persen

Mei 2016 terjadi inflasi 0,24 persen

Tanggal: 01 Juni 2016, Rabu



Abstraksi

Pada Mei 2016 terjadi inflasi sebesar 0,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,48. Dari 82 kota IHK, 67 kota mengalami inflasi dan 15 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pontianak 1,67 persen dengan IHK 132,06 dan terendah terjadi di Singaraja dan Palangka Raya masing-masing 0,02 persen dengan IHK masing-masing 131,16 dan 120,37. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Sorong 0,92 persen dengan IHK 122,83 dan terendah terjadi di Maumere 0,01 persen dengan IHK 117,15.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 0,30 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,58 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,02 persen; kelompok sandang 0,44 persen; kelompok kesehatan 0,27 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,03 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,21 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2016 sebesar 0,40 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2016 terhadap Mei 2015) sebesar 3,33 persen.

Komponen inti pada Mei 2016 mengalami inflasi sebesar 0,23 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Mei) 2016 sebesar 1,19 persen; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2016 terhadap Mei 2015) sebesar 3,41 persen.  

sumber: www.bps.go.id

semoga bermanfaat

Inflasi (pengertian Inflasi)

Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Penyebab[sunting | sunting sumber]

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi).[butuh rujukan] Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan / pungutan / insentif / disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, di mana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu : kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Penggolongan[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Mengukur inflasi[sunting | sunting sumber]

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).

Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.

Indeks harga barang-barang modal

Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Dampak[sunting | sunting sumber]

Pekerja dengan gaji tetap sangat dirugikan dengan adanya Inflasi.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasidan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pada tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkanuang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran bank sentral[sunting | sunting sumber]

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral - termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen—salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian—akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

sumber: www.wikipedia.org

semoga bermanfaat

salam sukses selalu

Januari 2016 terjadi inflasi 0,51 persen

Januari 2016 terjadi inflasi 0,51 persen

Tanggal : 01 Feb 2016

Abstraksi

Pada Januari 2016 terjadi inflasi sebesar 0,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,62. Dari 82 kota IHK, 75 kota mengalami inflasi dan 7 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga 1,82 persen dengan IHK 125,64 dan terendah terjadi di Padang 0,02 persen dengan IHK 127,12. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Gorontalo 0,58 persen dengan IHK 119,52 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan 0,02 persen dengan IHK 127,91.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 2,20 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,53 persen; kelompok sandang 0,26 persen; kelompok kesehatan 0,36 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,15 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,11 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2016 sebesar 0,51 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2016 terhadap Januari 2015) sebesar 4,14 persen.

Komponen inti pada Januari 2016 mengalami inflasi sebesar 0,29 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari 2016 sebesar 0,29 persen; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Januari 2016 terhadap Januari 2015) sebesar 3,62 persen.

sumber: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Indonesia

semoga bermanfaat

Februari 2016 terjadi deflasi 0,09 persen

Februari 2016 terjadi deflasi 0,09 persen

Tanggal : 01 Maret 2016

Abstraksi

Pada Februari 2016 terjadi deflasi sebesar 0,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,51. Dari 82 kota IHK, 52 kota mengalami deflasi dan 30 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Merauke 2,95 persen dengan IHK 128,60 dan terendah terjadi di Sibolga, Bogor, Sumenep, dan Makassar masing-masing 0,02 persen dengan IHK masing-masing 125,62; 122,73; 121,13; dan 124,19. Sedangkan Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan 1,02 persen dengan IHK 129,21 dan terendah terjadi di Banda Aceh 0,02 persen dengan IHK 117,03.

Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 0,58 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,45 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yaitu: kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,63 persen; kelompok sandang 0,64 persen; kelompok kesehatan 0,26 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,06 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Februari) 2016 sebesar 0,42 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2016 terhadap Februari 2015) sebesar 4,42 persen.

Komponen inti pada Februari 2016 mengalami inflasi sebesar 0,31 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Februari) 2016 sebesar 0,60 persen; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Februari 2016 terhadap Februari 2015) sebesar 3,59 persen.

sumber : www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Indonesia

semoga bermanfaat

Kitaro dan Josh Groban

Mari bersantai sejenak di sabtu ceria, 28 Mei 2016, dengan mendengarkan lagu Kitaro : MATSURI

sumber: www.youtube.com




Kitaro

Kitaro (喜多郎 Kitarō, lahir di Toyohashi, Prefektur Aichi, Jepang, 4 Februari1953; umur 63 tahun dengan nama Masanori Takahashi (高橋正則Takahashi Masanori sebagai anak seorang petani Shinto.) adalah seorang musikus asal Jepang. Nama "Kitaro" diberikan kepadanya oleh teman-temannya dari tokoh film kartun Jepang, "Kitaro".

Masa muda[sunting | sunting sumber]

Sewaktu di SMU ia menyukai musik Soul dan Rhythm & Blues. Ia belajar bermain gitar listrik dan pentas dengan band-nya, "Albatross" di pesta-pesta dan klub-klub. Pada masa itu ia sangat dipengaruhi oleh Otis Redding, seorang pemusik R&B Amerika. "Rhythm and blues mempunyai suatu kedalaman, emosi, bagaimana harus saya katakan? Penonton merasakan emosi yang sama dari musik saya. Musik saya bukan rhythm and blues, tetapi terasa seperti soul."

Pada awal tahun 1970-an ia sama sekali berganti haluan dan bermain keyboard. Ia bergabung dengan "Far East Family Band" dan mengadakan kunjungan keliling dunia bersama band tersebut. Di Eropa ia bertemu dengan pemusik synthesizer Jerman dan salah satu pendiri Tangerine Dream, Klaus Schulze. Schulze memproduksi dua album untuk band itu, dan memberikan beberapa petunjuk kepada Kitaro tentang bagaimana menggunakan synthesizer.

Pada 1976 ia meninggalkan band itu dan berkeliling di Asia (Tiongkok, Laos, Thailand, India).

sumber: https://wikipedia.org




Lagu kedua buat menemani sabtu siang, 28 Mei 2016 berasal dari Josh Groban : You Raise Me Up

www.youtube.com


Josh Groban

Joshua Winslow Groban, lebih dikenal dengan Josh Groban (lahir di Los Angeles, Kalifornia, Amerika Serikat, 27 Februari 1981; umur 35 tahun), merupakan penyanyi vokal berkebangsaan Amerika Serikat. Judul album perdananya ialah Josh Groban dirilis tahun 2001.

Kehidupan awal dan pendidikan[sunting | sunting sumber]

Josh Groban lahir di Los Angeles, Amerika Serikat dari ibu seorang guru dan ayah seorang pengusaha.[1]

sumber: https://id.wikipedia.org

Maret 2016 Inflasi 0,19 Persen

Maret 2016 Inflasi 0,19 Persen

Tanggal: 01 April 2016

Abstraksi

Pada Maret 2016 terjadi inflasi sebesar 0,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,75. Dari 82 kota IHK, 58 kota mengalami inflasi dan 24 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bukittinggi 1,18 persen dengan IHK 123,05 dan terendah terjadi di Yogyakarta, Malang, Tangerang, dan Singkawang masing-masing 0,02 persen dengan IHK masing-masing 121,00; 123,69; 131,06; dan 122,89.Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan 1,22 persen dengan IHK 127,63 dan terendah terjadi di Mamuju 0,02 persen dengan IHK 122,23.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 0,69 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,36 persen; kelompok sandang 0,55 persen; kelompok kesehatan 0,30 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,03 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,07 persen dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,22 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Maret) 2016 sebesar 0,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 4,45 persen.

Komponen inti pada Maret 2016 mengalami inflasi sebesar 0,21 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Maret) 2016 sebesar 0,80 persen; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 3,50 persen.

sumber: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Indonesia

semoga bermanfaat

April 2016 terjadi deflasi 0,45 persen

April 2016 terjadi deflasi 0,45 persen

Tanggal : 02 Mei 2016

Abstraksi

Pada April 2016 terjadi deflasi sebesar 0,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,19. Dari 82 kota IHK, 77 kota mengalami deflasi dan 5 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga 1,79 persen dengan IHK 124,29 dan terendah terjadi di Singaraja 0,06 persen dengan IHK 131,14. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Tarakan 0,45 persen dengan IHK 132,98 dan terendah terjadi di Banjarmasin 0,04 persen dengan IHK 122,84.

Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 0,94 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,13 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,60 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yaitu: kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,35 persen; kelompok sandang 0.22 persen; kelompok kesehatan 0,31 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,03 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–April) 2016 sebesar 0,16 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2016 terhadap April 2015) sebesar 3,60 persen.

Komponen inti pada April 2016 mengalami inflasi sebesar 0,15 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–April) 2016 sebesar 0,96 persen; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (April 2016 terhadap April 2015) sebesar 3,41 persen.

sumber: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Indonesia

ULN Indonesia USD311,5 miliar : Utang Jangka Panjang Naik, Utang Jangka Pendek Turun

ULN Indonesia USD311,5 miliar : Utang Jangka Panjang Naik, Utang Jangka Pendek Turun

Tanggal: 18 April 2016

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh 3,7% (yoy) menjadi USD311,5 miliar pada Februari 2016. Berdasarkan jangka waktu asal, pertumbuhan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN jangka panjang yang meningkat, sementara ULN jangka pendek menurun. Berdasarkan kelompok peminjam, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik yang meningkat, sementara ULN sektor swasta menurun.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (87,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada akhir Februari 2016 mencapai USD273,2 miliar atau tumbuh 5,8% (yoy), sementara ULN berjangka pendek turun 9,5% (yoy) menjadi USD38,3 miliar.

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN sektor swasta. Posisi ULN swasta turun 0,7% (yoy) sehingga menjadi USD164,6 miliar (52,8% dari total ULN) pada akhir Februari 2016. Di sisi lain, ULN sektor publik meningkat 9,0% (yoy) sehingga posisinya pada akhir Februari 2016 menjadi sebesar USD146,9 miliar (47,2% dari total ULN). Pada sektor swasta, posisi ULN pada akhir Februari 2016 terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,1%. Bila dibandingkan dengan Januari 2016, pertumbuhan tahunan ULN sektor listrik, gas dan air bersih meningkat, sementara sektor keuangan melambat. Adapun pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan masih mengalami penurunan.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN Februari 2016 masih cukup sehat namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi April 2016 yang tersedia pada website Bank Indonesia.

sumber: www.bi.go.id

semoga bermanfaat

salam sukses selalu

Fitch Kembali Tetapkan Peringkat Republik Indonesia di Investment Grade (Mei 2016)

Fitch Kembali Tetapkan Peringkat Republik Indonesia di Investment Grade

Tanggal 24 Mei 2016

No.18/40/DKom

Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) pada 23 Mei 2016.

Dalam siaran persnya, Fitch memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah. Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi.

Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural yang telah ditempuh Indonesia sejak September 2015 diyakini akan meningkatkan iklim investasi secara signifikan. Beberapa kebijakan seperti perampingan jumlah dan percepatan proses perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, serta penetapan formula upah minimum dipandang mampu memperbaiki iklim investasi, sementara revisi Daftar Negatif Investasi mencerminkan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing. Di samping itu, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural mulai menunjukkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh positif terhadap sentimen pasar sebagaimana ditunjukkan dengan stabilnya nilai tukar Rupiah.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, “Keputusan Fitch untuk mempertahankan posisi Indonesia pada Investment Grade menegaskan kemampuan ekonomi Indonesia untuk tumbuh solid ditopang oleh kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan domestik maupun global. Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat”.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal meliputi penerbitan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Utang Luar Negeri bagi Korporasi Non-Bank, pengelolaan nilai tukar yang fleksibel sejalan dengan nilai fundamentalnya, pengelolaan tingkat kecukupan cadangan devisa, serta tersedianya second line of defense baik dari bilateral, regional, maupun global. Pemerintah Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya untuk melakukan reformasi struktural melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi I - XII antara lain guna memperbaiki iklim investasi, seperti izin investasi 3 jam yang merupakan bagian dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Fitch sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 6 November 2015.

Jakarta, 24 Mei 2016

Departemen Komunikasi

Tirta Segara

Direktur Eksekutif

sumber: www.bi.go.id

Fitch Affirms Indonesia at 'BBB­'; Outlook Stable 

Fitch Ratings­Hong Kong­23 May 2016: Fitch Ratings has affirmed Indonesia's Long­Term Foreignand Local Currency Issuer Default Ratings (IDRs) at 'BBB­'. The issue ratings on Indonesia's senior unsecured foreign­ and local­currency bonds are also affirmed at 'BBB­'. The Outlooks on the LongTerm IDRs are Stable. The Country Ceiling is affirmed at 'BBB' and the Short­Term Foreign­Currency IDR at 'F3'.

KEY RATING DRIVERS Indonesia's ratings balance a low government debt burden, favourable growth outlook and limited sovereign exposure to banking­ sector risks with a weak external position that makes the country relatively vulnerable to shifts in market sentiment and an improving (but still weak) business environment. 

Solid GDP growth compared with peers supports Indonesia's credit profile, with average growth of 5.6% over the past 10 years. Fitch expects real GDP growth of 5.1% in 2016, 5.5% in 2017 and 5.7% in 2018, supported by a stepped­up structural ­reform effort and a pick­up in public capital expenditure that is starting to have an impact on growth. Both contributed to a positive turn in market sentiment, in addition to more general emerging ­market optimism, and is illustrated by a relatively stable rupiah in recent months, which is about 10% stronger than the September 2015 historical low. 

The government's strong structural reform drive since September 2015 is likely to significantly improve the weak business environment. Indonesia still ranks 109th out of 189 countries in the World Bank's Ease of Doing Business ranking, one of the lowest among peers in the 'BBB' category. This is expected to improve as the government specifically targets a reduction in the number of government clearances needed to do business and the time involved. Reforms such as a more standardised approach to minimum wage setting also strengthen the business climate, while changes to the Negative Investment List suggest a more welcoming attitude to foreign investors. The reform impact on investment and real GDP growth will depend on the implementation and to what extent the government continues to create a welcoming climate for investors. 

Indonesia's headline inflation is now more in line with peers after falling back within the formal target range of 3% to 5% in November 2015 after the base ­effect of an administrative fuel price­hike ended. A drop in inflation to 3.6% in April 2016 from 6.8% a year earlier, and a narrowed 2015 currenta ccount deficit of 2.1% from 3.1% in 2014, allowed Bank Indonesia to cut its benchmark rate by 75bp so far this year and lower the reserve ­requirement ratio by 100bp, deserting the tight policy stance it pursued during most of 2015 to weather market turmoil.

Foreign reserves rose to USD107.7bn in April 2016, equal to 6.5 months of current ­account payments and higher than the 'BBB'­median of 5.6 months. However, Indonesia remains relatively vulnerable to shifts in market sentiment and is largely dependent on commodities for its exports and portfolio inflows to finance its persistent current­ account deficit, which Fitch expects to widen to 2.6% in 2016 and 2.7% of GDP in 2017, from 2.1% in 2015. The external environment remains uncertain, with the Fed expected to re­start hiking its policy rate and other risks, including a severe slowdown in China. 

The low general­ government debt burden of 26.8% of GDP, which Fitch does not expect to rise significantly as Indonesia is adhering to a budget ­deficit ceiling of 3% of GDP, compares well with the 'BBB' ­median of 42.2% and helped Indonesia in times of market turbulence. Fitch expects a fiscal deficit of 2.7% in 2016, not far ­off the 'BBB'­ median of 2.6%. However, fiscal space to boost public capital expenditure is limited due to very low government revenue, which at 13% of GDP is lower in only four of the 113 sovereigns Fitch rates. A higher intake resulting from a government­ announced tax amnesty could create some fiscal space, but the impact on revenue is uncertain. 

Fitch considers sovereign exposure to banking­ sector risks as limited. Private credit represents only 39% of GDP and the banking system's health is relatively strong, although slowed GDP ­growth is pressuring corporate and bank balance ­sheets. This is deferring private­ sector capital expenditure and has increased non­performing loans to 2.8% of total assets in March 2016, from a low of 1.8% at end­ 2013. However, the banking sector's capital adequacy is strong. 

The Indonesian economy is less developed on a number of metrics than its peers. Its ranking on the United Nations Human Development Index falls in the "medium development" category and indicates relatively weak human development compared with 'BBB' category peers, while average ­per ­capita GDP remains low at USD3,368 in 2015, compared with the 'BBB'­ median of USD9,253. Governance also continues to be weak, as illustrated by a low, although gradually improving, 44th percentile score for the World Bank governance indicator. This compares with a 'BBB' ­median of 52nd percentile. 

RATING SENSITIVITIES The main factors that, individually or collectively, could trigger positive rating action are:

A strengthening of the external balances, making Indonesia less vulnerable to sudden changes in foreign ­investor sentiment, for instance through lower commodity export dependence or structurally higher foreign direct investment inflows. ­ 

Evidence of higher sustainable GDP growth in the longer run, for instance resulting from structural reforms or infrastructure improvements. 

The main factors that, individually or collectively, could trigger negative rating action are: 

 A sharp and sustained external shock to foreign and/or domestic investors' confidence with the potential to cause external financing difficulties. ­ 

A rise in the public debt burden, for example caused by breaching the budget­ deficit ceiling. 

KEY ASSUMPTIONS ­ 

The global economy performs broadly in line with Fitch's Global Economic Outlook. 

Contact: 

Primary Analyst 

Thomas Rookmaaker 

Director +852 2263 9891 

Fitch (Hong Kong) Limited 

19/F Man Yee Building

68 Des Voeux Road Central 

Hong Kong 

Secondary Analyst 

Sagarika Chandra 

Associate Director 

+852 2263 9921 

Committee Chairperson

Jan Friederich

Senior Director

+852 2263 9910 

Media Relations: 

Wai­Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 

Additional information is available on www.fitchratings.com 

Applicable Criteria Country Ceilings (pub. 20 Aug 2015) 

Country Ceilings (pub. 20 Aug 2015) (https://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=869287&cft=0) 

Sovereign Rating Criteria (pub. 12 Aug 2014) 

(https://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=754428&cft=0) 

Additional Disclosures 

Dodd­Frank Rating Information Disclosure Form (https://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/content/ridf_frame.cfm? pr_id=1004934&cft=0)

Solicitation Status (https://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=1004934)

Endorsement Policy (https://www.fitchratings.com/jsp/creditdesk/PolicyRegulation.faces? context=2&detail=31) 

ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS (http://fitchratings.com/understandingcreditratings). IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU­REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE. 

Endorsement Policy ­ Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU Regulatory Disclosures (https://www.fitchratings.com/regulatory) page. The endorsement status of all International ratings is provided within the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a daily basis.

sumber: www.bi.go.id

BI Rate Tetap 6,75% (21 April 2016)

BI Rate Tetap 6,75%

No. 18/ 31 /DKom

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 April 2016 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 7,25%. BI Rate tersebut setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga kebijakan yang diumumkan pada tanggal 15 April 2016, Bank Indonesia juga mengumumkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate tetap sebesar 5,5%. Dengan demikian, struktur suku bunga atau term structure operasi moneter Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 2016 sebesar 4±1% dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik, di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia akan melanjutkan upaya penguatan kerangka operasi moneter melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter secara konsisten. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan pelaksanaan reformasi struktural berjalan dengan baik, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlambatan ekonomi global mendorong berlanjutnya kebijakan pelonggaran moneter di beberapa negara maju. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi semula, didorong oleh belum kuatnya pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju dan perlambatan ekonomi negara berkembang. Pemulihan ekonomi Eropa yang masih lemah dan mengalami deflasi, seiring dengan meningkatnya pesimisme konsumen dan investor, mendorong berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter, termasuk melalui penerapan suku bunga negatif. Kebijakan suku bunga negatif juga terus dilakukan oleh Jepang dan beberapa negara maju lainnya dalam merespons pertumbuhan ekonomi yang terus melambat. Kebijakan pelonggaran moneter di negara maju tersebut berpotensi meningkatkan likuiditas global dan aliran modal masuk ke negara berkembang. Dari sisi AS, pemulihan ekonomi masih belum solid tercermin dari kegiatan manufaktur dan net ekspor yang masih lemah. Sejalan dengan itu, suku bunga Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan baru akan meningkat di semester II 2016 dengan besaran kenaikan yang lebih rendah. Sementara itu, ekonomi Tiongkok mengarah ke kondisi yang lebih stabil dengan risiko pelemahan yang masih tinggi. Di pasar komoditas, harga minyak dunia diperkirakan cenderung menurun, akibat tingginya pasokan di tengah permintaan yang masih lemah. Namun, harga beberapa komoditas ekspor Indonesia, khususnya CPO, karet, dan timah, mulai membaik.

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I 2016 diperkirakan meningkat dan terus berlanjut pada triwulan II 2016, terutama ditopang oleh akselerasi stimulus fiskal. Konsumsi dan investasi pemerintah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016. Belanja barang dan modal pemerintah meningkat signifikan, seiring dengan percepatan proyek-proyek infrastruktur pada triwulan I 2016. Sejalan dengan perkembangan tersebut, investasi swasta diperkirakan akan mulai meningkat pada triwulan II 2016. Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup kuat, terindikasi dari penjualan eceran dan kendaraan bermotor yg mulai tumbuh positif serta keyakinan konsumen yang terus membaik. Sementara itu, kinerja ekspor beberapa komoditas mulai menunjukkan perbaikan, terutama tekstil, alat listrik, dan kendaraan untuk penumpang. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin baik pada triwulan II 2016, ditopang konsumsi dan investasi yang meningkat.

Neraca perdagangan Indonesia terus mencatat surplus pada bulan Maret 2016, terutama didukung oleh surplus perdagangan nonmigas. Surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar 0,49 miliar dolar AS, turun dari surplus pada bulan sebelumnya sebesar 1,14 miliar dolar AS. Penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh kenaikan impor nonmigas yang melampaui kenaikan ekspor nonmigas. Sementara itu, neraca perdagangan migas mencatat defisit yang meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan selama Januari-Maret 2016 tetap sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2016. Aliran masuk modal asing ke pasar keuangan Indonesia hingga Maret 2016 telah mencapai 3,7 miliar dolar AS, khususnya di pasar SUN. Aliran masuk modal asing di pasar saham terus berlanjut pada bulan Maret, sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang terus membaik. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir Maret 2016 tercatat sebesar 107,5 miliar dolar AS atau setara 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Terus berlanjutnya aliran masuk modal asing dan peningkatan pasokan valas korporasi domestik mendorong penguatan nilai tukar Rupiah. Pada Maret 2016, secara year to date (ytd), nilai tukar Rupiah menguat sebesar 3,96% ke level Rp 13.260 per dolar AS. Dari sisi domestik, penguatan tersebut didorong oleh persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia yang terus membaik. Hal itu sejalan dengan penurunan BI Rate dan paket kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, serta percepatan implementasi proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, penguatan Rupiah juga didukung oleh meningkatnya pasokan valas korporasi domestik yang berorientasi ekspor. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah ditopang meredanya risiko di pasar keuangan global, sejalan dengan pernyataan The Fed yang masih dovish dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju. Ke depan, Bank Indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya.

Inflasi Maret 2016 tercatat rendah dan semakin mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2016 yakni 4,0±1%. Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat inflasi sebesar 0,19% (mtm) atau 4,45% (yoy), terutama disumbang oleh inflasi komponen bahan makanan bergejolak (volatile foods). Tekanan inflasi volatile foods bersumber dari kenaikan harga beberapa komoditas pangan akibat gangguan pasokan. Di sisi lain, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) mengalami deflasi terutama bersumber dari penurunan tarif listrik, tarif angkutan udara dan bensin nonsubsidi. Sementara itu, inflasi inti relatif rendah dan tercatat sebesar 0,21% (mtm) atau 3,50% (yoy). Rendahnya inflasi inti tersebut didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi dan masih terbatasnya peningkatan permintaan domestik. Penurunan harga BBM dan tarif transportasi diperkirakan mendorong penurunan tekanan inflasi lebih lanjut. Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi akan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 4,0±1% pada 2016. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia bersama Pemerintah dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat, untuk mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi kelompok volatile foods.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang semakin baik. Pada Februari 2016, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 21,7%, sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada di kisaran 2,9% (gross) atau 1,5% (net). Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 8,2% (yoy), menurun dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,6% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Februari 2016 tercatat sebesar 6,9% (yoy), relatif sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy). Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate dan GWM Primer mulai berdampak pada membaiknya likuiditas dan penurunan suku bunga perbankan. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan ke depan.

Jakarta, 21 April 2016
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

Tirta Segara
Direktur Eksekutif

sumber: www.bi.go.id

semoga bermanfaat

salam sukses selalu

BI Rate Tetap 6,75%, BI 7-day (Reverse) Repo Rate Tetap 5,50% (19 Mei 2016)

BI Rate Tetap 6,75%, BI 7-day (Reverse) Repo Rate Tetap 5,50%


No.18/38/DKom

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Mei 2016 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 7,25%, berlaku efektif sejak 20 Mei 2016. Bank Indonesia juga mengumumkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate tetap sebesar 5,5%. Dengan demikian, struktur suku bunga atau term structure operasi moneter Bank Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu:

Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga, tercermin dari inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 4±1%, defisit transaksi berjalan yang membaik, dan nilai tukar yang relatif stabil. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, berjalan semakin baik, demikian pula persiapan implementasi reformulasi suku bunga acuan. Ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter yang selama ini terbuka akan dapat dimanfaatkan lebih awal apabila stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan stimulus pertumbuhan dan percepatan implementasi reformasi struktural, dengan tetap memerhatikan pengendalian inflasi.

Ekonomi global diperkirakan tumbuh lebih lambat pada tahun 2016. Pemulihan ekonomi AS masih belum solid, yang diindikasikan oleh melemahnya konsumsi dan beberapa indikator ketenagakerjaan, serta masih rendahnya inflasi. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong The Fed untuk tetap secara berhati-hati dalam melakukan penyesuaian suku bunga Fed Fund Rate (FFR). Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Eropa juga masih terbatas dan dibayangi isu Brexit. Sementara itu, perekonomian Jepang masih terus tertekan. Kondisi tersebut mendorong berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju, termasuk melalui penerapan suku bunga negatif. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok mulai membaik, meskipun masih berisiko, ditopang oleh sektor konstruksi dan real estate. Di pasar komoditas, harga minyak dunia diperkirakan tetap rendah, akibat tingginya pasokan di tengah permintaan yang masih lemah. Namun, harga beberapa komoditas ekspor Indonesia membaik, seperti CPO, timah, dan karet.

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I 2016 lebih rendah dari perkiraan dan diperkirakan membaik pada triwulan-triwulan berikutnya. Pertumbuhan pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 4,92% (yoy), disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan investasi swasta, di tengah akselerasi pengeluaran belanja modal Pemerintah. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup kuat, didukung oleh perkembangan harga yang terjaga. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor secara keseluruhan juga mengalami perbaikan sejalan dengan peningkatan ekspor beberapa komoditas. Di sisi spasial, perlambatan ekonomi pada triwulan I 2016 terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan beberapa provinsi berbasis SDA migas, yaitu Kalimantan Timur dan Papua, mengalami kontraksi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan mendatang akan meningkat, didorong oleh peningkatan dan optimalisasi stimulus fiskal pusat/daerah, khususnya terkait dengan percepatan pembangunan proyek infrastruktur. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan membaik, seiring dengan terjaganya inflasi dan meningkatnya ekspektasi pendapatan. Sejalan dengan itu, percepatan implementasi Paket Kebijakan Pemerintah, khususnya upaya untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi, serta pelonggaran kebijakan moneter diharapkan akan dapat meningkatkan investasi dan ekspor. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2016 diperkirakan masih cukup tinggi, yakni 5,0-5,4% (yoy), sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,2-5,6% (yoy).

Defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2016 menurun, terutama didorong oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan. Defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 2,1% PDB, lebih rendah dari 2,4% PDB pada triwulan IV 2015. Penurunan defisit transaksi berjalan terutama ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat akibat penurunan impor nonmigas sejalan dengan masih terbatasnya permintaan domestik. Sementara itu, meskipun ekspor nonmigas secara keseluruhan menurun, kinerja ekspor beberapa komoditas nonmigas mulai menunjukkan perbaikan. Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia pada April 2016 mencatat surplus sebesar 0,67 miliar dolar AS. Transaksi modal dan finansial pada triwulan I 2016 mencatat surplus, seiring dengan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju dan membaiknya prospek ekonomi domestik. Surplus transaksi modal dan finansial terutama ditopang oleh aliran masuk modal investasi portofolio dan investasi langsung. Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2016 mengalami defisit, sejalan dengan surplus transaksi modal dan finansial yang lebih rendah. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir April 2016 tercatat sebesar 107,7 miliar dolar AS atau setara 8,1 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga. Selama triwulan I 2016 nilai tukar Rupiah, secara point to point (ptp), menguat sebesar 3,96% dan mencapai level Rp13.260 per dolar AS. Penguatan terus berlanjut hingga April 2016 sebesar 0,55% (ptp) dan ditutup di level Rp13.188 per dolar AS. Dari sisi domestik, berlanjutnya penguatan Rupiah didukung oleh persepsi positif terhadap perekonomian domestik akibat terjaganya stabilitas makroekonomi dan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Hal tersebut sejalan dengan penurunan BI Rate dan paket kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, serta percepatan implementasi proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, penguatan Rupiah juga ditopang oleh pasokan valas korporasi domestik yang berorientasi ekspor. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah didorong oleh meredanya risiko di pasar keuangan global terkait kenaikan FFR dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju. Ke depan, Bank Indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya.

Inflasi berada pada level yang rendah dan diperkirakan akan berada pada kisaran sasaran inflasi 2016, yaitu 4±1%. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2016 mencatat deflasi sebesar 0,45% (mtm) atau secara tahunan inflasi sebesar 3,60% (yoy). Deflasi IHK terutama disumbang oleh deflasi komponen barang yang diatur Pemerintah (administered prices) dan komponen bahan makanan bergejolak (volatile foods). Deflasi kelompok administered prices terutama didorong oleh penurunan harga BBM, tarif angkutan umum, dan tarif tenaga listrik (TTL). Kelompok volatile foods (VF) mencatat deflasi sebesar 1,04% (mtm), atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 9,44% (yoy). Deflasi kelompok VF terutama bersumber dari penurunan harga komoditas bahan pangan, seiring dengan berlangsungnya panen raya. Sementara itu, inflasi inti masih relatif rendah dan tercatat sebesar 0,15% (mtm) atau 3,41% (yoy), terutama karena menguatnya nilai tukar, terjaganya ekspektasi inflasi, dan masih terbatasnya permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada akhir tahun 2016 diperkirakan akan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 2016.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang semakin baik. Pada Maret 2016, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 21,8%, sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada di kisaran 2,8% (gross) atau 1,4% (net). Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 8,7% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,2% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2016 tercatat sebesar 6,4% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9% (yoy). Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga membaik, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga perbankan, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit. Namun, transmisi melalui jalur kredit belum optimal, terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih terbatas, meskipun sedikit meningkat pada Maret 2016.

Jakarta, 19 Mei 2016
Departemen Komunikasi

Tirta Segara
Direktur Eksekutif

sumber: www.bi.go.id

semoga bermanfaat dan salam sukses selalu